PANIPAHAN, ROKAN HILIR
Harapan masyarakat Panipahan, khususnya para nelayan, terhadap pengaktifan kembali SPBU Kompak PT Bumi Rokan Sejahtera hingga kini masih menggantung. Belum adanya kepastian dinilai perlu segera mendapat perhatian, mengingat kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Hingga Selasa sore (11/8/2026), pemilik lokasi SPBU Kompak, Abeng, mengaku masih menunggu kejelasan dari pihak Pertamina. Menurut keterangannya, sebelumnya telah berlangsung komunikasi atau pembicaraan terkait rencana pengaktifan SPBU tersebut. Namun, sampai saat ini ia menyebut belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjutnya.
Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian Andri, Pengawas LSM KPK RI DPD Provinsi Riau. Ia mempertanyakan langsung kepada Abeng mengenai perkembangan komunikasi dengan pihak Pertamina.
“Selamat siang, Bang Abeng. Bagaimana perkembangan dari pihak Pertamina terkait SPBU Kompak ini? ”tanya Andri.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Abeng mengatakan dirinya telah mencoba menghubungi pihak Pertamina melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp.
“Saya sempat menghubungi pihak Pertamina, tetapi telepon saya tidak diangkat. Saya juga sudah menghubungi melalui WhatsApp, tetapi belum ada jawaban, ”ujar Abeng.
Abeng menjelaskan, sebagai pemilik lokasi yang menurut rencana akan dikontrakkan untuk kepentingan operasional tersebut, dirinya masih menunggu kepastian mengenai kelanjutan rencana kerja sama.
Belum adanya kejelasan tersebut membuat LSM KPK RI DPD Provinsi Riau meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak tinggal diam.
Andri meminta Pemkab Rohil mengambil langkah koordinasi dan memfasilitasi komunikasi dengan pihak Pertamina agar status serta rencana pengoperasian SPBU Kompak PT Bumi Rokan Sejahtera dapat diketahui secara jelas.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pemilik lokasi atau pengelola, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat Panipahan, terutama nelayan yang membutuhkan akses BBM untuk menunjang aktivitas melaut.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ikut mendesak dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina agar ada kepastian mengenai SPBU Kompak PT Bumi Rokan Sejahtera ini. Jangan sampai masyarakat, khususnya nelayan Panipahan, terus menunggu tanpa ada kepastian, ”tegas Andri.
Ia menilai keberadaan sarana penyaluran BBM di wilayah pesisir memiliki arti penting karena bahan bakar merupakan salah satu komponen utama biaya operasional nelayan.
“Kita memahami bahwa nelayan sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas melaut. Karena itu, kami berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat melihat persoalan ini sebagai kepentingan masyarakat luas dan segera melakukan koordinasi dengan Pertamina agar persoalan ini mendapatkan solusi, ”lanjutnya.
Andri juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar menunggu perkembangan, tetapi dapat mengambil peran sebagai fasilitator antara pemilik lokasi, masyarakat, pihak pengelola, serta Pertamina.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab belum beroperasinya SPBU tersebut.
“Kalau memang masih ada kendala administrasi, teknis, kerja sama atau persoalan lainnya, hendaknya disampaikan secara terbuka. Yang paling penting masyarakat mendapatkan kepastian kapan SPBU ini dapat kembali beroperasi, ”katanya.
Bagi masyarakat pesisir Panipahan, khususnya nelayan, keberadaan SPBU Kompak diharapkan dapat mempermudah akses memperoleh BBM sesuai mekanisme, kuota, dan ketentuan yang berlaku.
Ketersediaan BBM dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas melaut. Ketika akses bahan bakar terbatas, biaya operasional nelayan berpotensi meningkat dan pada akhirnya dapat berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat pesisir.
Karena itu, LSM KPK RI DPD Provinsi Riau berharap Pemkab Rohil bersama instansi terkait segera mencari titik terang mengenai status SPBU Kompak PT Bumi Rokan Sejahtera.
Mereka juga berharap terdapat penjelasan mengenai apa yang masih menjadi kendala, tahapan apa yang sedang berjalan, serta apakah terdapat target waktu untuk pengaktifan kembali SPBU tersebut.
Kepastian tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak terus berada dalam posisi menunggu tanpa mengetahui perkembangan yang sebenarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Pertamina terkait status maupun perkembangan rencana pengaktifan SPBU Kompak PT Bumi Rokan Sejahtera. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Pertamina, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.*krN/Redaksi
