SIAK SRI INDRAPURA
Gelombang kritik terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana lembaga vertikal kembali mencuat. Kali ini datang dari aktivis muda Siak sekaligus pegiat sosial, SharSMeaL, yang secara terbuka meminta pemerintah daerah menghentikan praktik yang dinilainya tidak lagi sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Dalam pernyataannya, Kamis (4/6/2026), SharSMeaL menegaskan bahwa sudah saatnya Pemkab Siak mengubah prioritas anggaran. Menurutnya, dana daerah seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan rakyat, bukan terus-menerus digunakan untuk memenuhi kebutuhan institusi vertikal yang secara struktur memiliki dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Sudah cukup. Jangan lagi APBD Siak dijadikan penyangga kebutuhan lembaga vertikal. Mereka punya kementerian, punya institusi induk, punya anggaran sendiri. Sementara rakyat Siak masih menghadapi banyak persoalan yang belum tersentuh, "tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah proyek yang selama ini disebut mendapat dukungan anggaran daerah, mulai dari pembangunan gedung reserse Polres Siak senilai miliaran rupiah, fasilitas pendukung kejaksaan, hingga pembangunan sarana di lingkungan institusi vertikal lainnya.
Menurut SharSMeaL, kebijakan tersebut layak dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan pertanyaan publik tentang keberpihakan anggaran daerah.
"Ketika jalan lingkungan masih banyak yang rusak, kebutuhan ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya, sektor pendidikan dan pelayanan dasar masih membutuhkan perhatian, mengapa justru dana daerah terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan lembaga yang seharusnya dibiayai pusat? "katanya.
Tak berhenti pada persoalan anggaran, SharSMeaL juga menyinggung kinerja sejumlah aparat penegak hukum yang menurutnya belum sebanding dengan dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah selama ini.
Ia mempertanyakan sejumlah laporan masyarakat yang dinilai berjalan lamban atau bahkan tidak menunjukkan perkembangan yang jelas. Salah satunya terkait laporan dugaan pungutan liar yang pernah mencuat di Pasar Belantik.
"Kami hanya ingin ada keseimbangan. Ketika tanah, bangunan, dan fasilitas dibantu menggunakan uang rakyat, maka rakyat juga berhak melihat kinerja yang maksimal. Jangan sampai yang terlihat hanya pembangunan gedung, sementara penyelesaian persoalan masyarakat jalan di tempat, "ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan agar pemerintah daerah tidak lagi menjadikan bantuan kepada lembaga vertikal sebagai prioritas kebijakan anggaran. Menurutnya, era ketika daerah berlomba-lomba membangun fasilitas instansi pusat harus mulai ditinggalkan.
"Rakyat tidak akan merasakan manfaat langsung dari megahnya gedung-gedung itu jika persoalan mereka sendiri belum terselesaikan. APBD harus kembali kepada filosofi dasarnya, yaitu sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, "katanya.
SharSMeaL mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut dalam forum bersama pihak pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Ia berharap suara masyarakat Siak dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah ke depan.
Di tengah tuntutan efisiensi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, kritik tersebut diperkirakan akan memicu perdebatan mengenai sejauh mana pemerintah daerah perlu terlibat dalam pembiayaan kebutuhan lembaga vertikal yang secara kelembagaan berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Bagi sebagian kalangan, bantuan tersebut dianggap sebagai bentuk sinergi antarlembaga. Namun bagi kelompok kritis masyarakat, praktik itu dinilai telah berlangsung terlalu jauh dan berisiko menggeser fokus pembangunan dari kebutuhan rakyat menuju kepentingan birokrasi.*krN/R N Garawn
.jpg)
