PASIR LIMAU KAPAS-ROKAN HILIR

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dalam beberapa hari terakhir menimbulkan tanda tanya besar. Di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi, pasokan BBM di SPBU justru menghilang, sementara BBM eceran beredar luas dengan harga yang melonjak tajam.

Fakta di lapangan menunjukkan, sejak beberapa hari terakhir sejumlah SPBU di wilayah Palika kehabisan stok Pertalite dan Pertamax. Warga mengaku telah berulang kali mendatangi SPBU, namun selalu mendapat jawaban yang sama: BBM kosong.

“Kami sudah keliling, tapi di semua SPBU kosong. Anehnya, di eceran malah ada, meski harganya mahal, ”ujar seorang warga, Jumat (12/12/2025).

Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan serius dalam rantai distribusi BBM di wilayah perbatasan tersebut.

Disaat SPBU mengaku kehabisan stok, BBM justru mudah ditemukan di tingkat eceran. Namun, harganya melambung jauh di atas harga resmi. Pertalite dijual hingga Rp20.000 per liter, sementara Pertamax mencapai Rp30.000 per liter.

Fenomena ini memicu pertanyaan public, ke mana aliran BBM yang seharusnya masuk ke SPBU? Apakah terjadi keterlambatan distribusi, pengalihan pasokan, atau lemahnya pengawasan di lapangan?

Warga menilai kondisi tersebut tidak wajar dan menuntut transparansi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kelangkaan BBM ini berdampak langsung pada kelompok masyarakat kecil. Pengemudi ojek, pedagang keliling, hingga pekerja harian terpaksa mengeluarkan biaya tambahan demi tetap bekerja.

Sebagian warga bahkan harus menempuh perjalanan lebih jauh ke luar kecamatan untuk mencari BBM, yang berarti tambahan ongkos dan waktu.

“Kalau BBM mahal, penghasilan kami habis untuk beli bensin,” keluh seorang pengemudi ojek.

Pengamat sosial ekonomi lokal, Rishki, menilai kelangkaan BBM di Palika tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan distribusi.

“Pertamina sebagai pemegang kewenangan distribusi dan pemerintah daerah sebagai pengawas tidak bisa saling melempar tanggung jawab. Jika BBM hilang di SPBU tapi muncul di eceran dengan harga tinggi, ini patut dipertanyakan, ”ujarnya.

Ia menegaskan perlunya audit distribusi BBM dan pengecekan kuota di SPBU-SPBU Palika untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pertamina maupun pemerintah daerah terkait penyebab kelangkaan BBM di Palika. Tidak ada pula informasi terbuka mengenai jadwal normalisasi pasokan.

Ketiadaan penjelasan resmi justru memperkuat keresahan masyarakat dan membuka ruang spekulasi di tengah publik.

Masyarakat Palika mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta Pertamina untuk segera turun ke lapangan. Warga meminta dilakukan pemeriksaan distribusi BBM, pengawasan ketat terhadap SPBU, serta penindakan terhadap praktik penjualan BBM eceran dengan harga tidak wajar.

Kelangkaan Pertalite dan Pertamax di Palika bukan sekadar persoalan pasokan, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas energi yang terjangkau dan berkeadilan.

Publik kini menanti, apakah krisis BBM ini murni persoalan distribusi, atau ada masalah yang sengaja dibiarkan terjadi?.**krN/Andri