Asahan-Sumut

Masyarakat propinsi Sumatera Utara meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar Moratorium Pembentukan Otonomi Daerah Baru segara dicabut agar propinsi baru dapat segera diwujudkan di propinsi Sumatera Utara.

Hermansyah Siregar mantan anggota DPRD kabupaten Asahan mengatakan pembentukan otonomi baru di propinsi Sumatera Utara pada dasarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Dasar 1945, jika ada yang mau jadi raja-raja kecil di daerah itu hanyalah mimpi segelintir orang.

Menurut Hermansyah, jika propinsi baru terbentuk masalah pendanaan bisa saja tidak lagi akan menjadi beban pemerintah pusat jika persyaratan untuk itu diberlakukan.

“ Memang harus diakui selama ini kebanyakan daerah otonomi baru menjadi beban pemerintah pusat.namun harus juga diakui peraturan untuk membiayai sendiri tidak menjadi ketentuan baku dari pemerintah pusat. Jika hal tersebut dibakukan maka daerah yang potensiallah yang akan berdiri daerah otonomi baru, imbuh Hermansyah

Hermansyah Siregar berharap agar DPRD Sumut dan DPD-RI dapil Sumut untuk bergerak mewujudkan aspirasi masyarakat agar kesejahteraan rakyat sebagai keinginan bersama dapat terwujud. Moratorium pembentukan otonomi baru yang dikeluarkan Presiden tahun 2004 menghentikan sementara keinginan masyarakat Sumatera Utara untuk membentuk propinsi baru.

Adapun propinsi baru itu adalah propinsi Tapanuli, Sumatera Tenggara, Kepulauan Nias dan Pantai Timur Sumatera, ungkap Hermansyah.***krN-Effendi Tanjung